Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Fenomena wisuda pelajar dari jenjang SD hingga SMA yang kian megah dan mahal belakangan ini memunculkan kekhawatiran serius. Bukan sekadar soal seremonial, kegiatan ini dinilai mulai menyimpang dari nilai-nilai pendidikan dan justru menimbulkan beban finansial bagi banyak keluarga.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya intervensi kebijakan agar praktik wisuda tidak kehilangan arah.

Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dapat menjadi acuan baku dalam pelaksanaan prosesi perpisahan siswa.

“Tanpa aturan yang jelas, kegiatan wisuda rawan disalahartikan sebagai kewajiban dan justru menjadi tekanan sosial bagi orang tua,” ujar Sarkowi, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan wisuda telah menjelma menjadi ajang seremonial yang tak jarang menuntut biaya besar.

Mulai dari sewa gedung mewah, kostum, konsumsi, hingga pengisi acara, semuanya ditanggung oleh orang tua murid. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak merata, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

“Tidak sedikit orang tua yang terpaksa meminjam uang hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Ini mengkhawatirkan, karena pendidikan seharusnya meringankan, bukan membebani,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyoroti kurangnya keberanian sebagian orang tua untuk menyuarakan keberatan mereka. Rasa sungkan dan takut dianggap tidak mendukung anak atau sekolah membuat suara-suara penolakan cenderung diam. Akibatnya, kegiatan tetap berjalan tanpa evaluasi kritis dari publik.

Ia juga menekankan perlunya sekolah menerapkan konsep perpisahan yang lebih sederhana dan inklusif. Menurutnya, aula sekolah atau halaman terbuka sudah cukup layak untuk menjadi lokasi pelaksanaan, asalkan penuh makna dan tidak menyalahi nilai pendidikan.

Tak hanya dari sisi ekonomi, substansi acara juga menjadi perhatian. Ia menyoroti sejumlah kegiatan wisuda yang viral di media sosial karena kontennya dianggap tidak mencerminkan etika pelajar. Musik keras hingga aksi tidak pantas di ruang publik, bahkan melibatkan tenaga pendidik, menjadi ironi di tengah tujuan mulia pendidikan.

“Acara pelepasan siswa harus tetap mencerminkan nilai keilmuan dan karakter pelajar. Bukan malah berubah jadi hiburan bebas yang melenceng dari semangat akademik,” tegasnya.

Melalui usulan regulasi tingkat Provinsi, Sarkowi berharap ada pedoman teknis yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh sekolah di Kalimantan Timur.

Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan pelepasan siswa dapat berjalan sesuai koridor nilai, tanpa memicu beban sosial dan ekonomi.

“Boleh saja merayakan keberhasilan siswa, tapi harus tetap rasional, proporsional, dan disepakati bersama tanpa ada tekanan. Prinsipnya, jangan sampai yang namanya wisuda justru jadi beban, bukan kebanggaan,” tandasnya. (ADV)